Programterbaru.com -

Apple dan Google terancam denda besar akibat keberadaan TikTok di toko aplikasi mereka. Hal ini terungkap setelah tiga senator mengirimkan surat kepada mantan Presiden Trump, mempertanyakan legalitas operasional TikTok di Amerika Serikat.

Surat tersebut menyoroti bahwa meskipun Kementerian Kehakiman AS tidak menindak TikTok selama 75 hari sejak 19 Januari 2025, hal ini tidak serta merta melegalkan aplikasi tersebut. Perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump hanya menunda penegakan hukum, bukan menghapusnya.

Implikasinya, perusahaan seperti Apple, Google, dan Oracle, yang memfasilitasi operasi TikTok di AS, berpotensi menghadapi denda ratusan miliar dolar. Apple dan Google mendistribusikan TikTok melalui App Store dan Play Store, sementara Oracle menyediakan layanan cloud.

Para senator juga mengingatkan bahwa masa berlaku pelanggaran hukum adalah lima tahun. Ini berarti, meskipun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut 'dilindungi' oleh perintah eksekutif Trump, presiden berikutnya dapat mengubah kebijakan tersebut setelah Trump tidak menjabat.

Lebih lanjut, mereka mengkritik solusi yang diusulkan Trump, yaitu Oracle menguasai sebagian kecil saham TikTok dan bertanggung jawab melindungi data pengguna AS. Menurut mereka, solusi ini tidak sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi masalah ini, para senator mendesak Trump untuk bekerja sama dengan Kongres AS dalam memodifikasi undang-undang 'Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act'. Tujuannya adalah untuk memastikan divestasi TikTok berjalan lancar dan mencegah aplikasi tersebut diblokir di AS.

Setelah sempat diblokir singkat pada 19 Januari 2025, TikTok kini beroperasi normal di AS. Namun, masa depannya masih belum pasti, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam operasinya menghadapi risiko finansial yang signifikan.

Ringkasan Poin Penting:

IsuDetail
Ancaman DendaApple, Google, dan Oracle berpotensi didenda ratusan miliar dolar.
Perintah EksekutifHanya menunda penegakan hukum, bukan melegalkan TikTok.
Masa Berlaku HukumLima tahun, memungkinkan perubahan kebijakan di masa depan.
Solusi OracleDianggap tidak sepenuhnya mematuhi hukum.